PEDOMAN ORGANISASI
Update : Thu, 19-Sep-2013 16:59:59
PEDOMAN PENGELOLA ORGANISASI, ADMINISTRASI, PERSONIL DAN KEUANGAN A. ORGANISASI
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Serta Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna barang Di Lingkungan Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Halaman 1 - 100)
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Halaman 101 - 214 )
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Remunerasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara
- Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non Belanja Pegawai
- Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-5/PB/2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan Atau SPM LS
- Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan MA dan 4 Peradilan dibawahnya.